Jakarta - Pimpinan fraksi-fraksi di DPR melakukan rapat membahas program kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang menuai kritik. PKS setuju kunjungan kerja ini dievaluasi lagi.
"Kita evaluasi secara mendalam soal itu. Tadi saya juga rapat dengan pimpinan fraksi lainnya. DPR harus secara objektif membicarakan masalah kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Mustafa juga menyindir jika ada anggota Dewan yang kedapatan membawa keluarga setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Meski tidak ada sanksi yang mengaturnya, cibiran masyarakat sudah menjadi hukuman paling berat bagi legislator itu.
"Secara etis itu tidak baik membawa keluarga dalam pekerjaan," ujar Mustafa.
Namun, jika keikutsertaan keluarga sekaligus untuk urusan, Mustafa masih memakluminya. Contohnya jika keluarganya justru untuk mengurus sekolah atau urusan berobat.
"Kita lihat dulu kesehatannya, apa ada masalah atau tidak, kalau ada masalah kesehatan, kan harus ditemani. Tapi itu kan etika. Tidak ada sanksi tertulis dalam administrasi, hukumannya sosial," tandasnya.
"Kita evaluasi secara mendalam soal itu. Tadi saya juga rapat dengan pimpinan fraksi lainnya. DPR harus secara objektif membicarakan masalah kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Mustafa juga menyindir jika ada anggota Dewan yang kedapatan membawa keluarga setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Meski tidak ada sanksi yang mengaturnya, cibiran masyarakat sudah menjadi hukuman paling berat bagi legislator itu.
"Secara etis itu tidak baik membawa keluarga dalam pekerjaan," ujar Mustafa.
Namun, jika keikutsertaan keluarga sekaligus untuk urusan, Mustafa masih memakluminya. Contohnya jika keluarganya justru untuk mengurus sekolah atau urusan berobat.
"Kita lihat dulu kesehatannya, apa ada masalah atau tidak, kalau ada masalah kesehatan, kan harus ditemani. Tapi itu kan etika. Tidak ada sanksi tertulis dalam administrasi, hukumannya sosial," tandasnya.
*) Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/04/28/180125/1628062/10/pks-setuju-ada-evaluasi-kunker-ke-luar-negeri
No comments:
Post a Comment