MILAD, PKS BAGI-BAGI PENGHARGAAN

Surabaya - DPW PKS Jatim akan menggelar Milad ke-9. berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari lomba, bakti sosial, sampai pemberian penghargaan. Perayaan Milad itu dimulai 30 April 2007 dan berakhir 20 Mei 2007.

Pada 30 April ada beberapa agenda, di antaranya lomba penulisan artikel dan foto bertema PKS Melayani Bangsa, yang berakhir 15 Mei 2007. Kemudian, pada 30 April sampai 13 Mei juga digelar pelayanan kesehatan gratis dan khitanan masal serta pasar murah rakyat bersubsidi. Tak ketinggalan, pada 30 April sampai 15 Mei diadakan penjaringan tokoh award Jatim.

Menurut Humas Milad Irwan Setiawan, Sabtu(28/4), tokoh award Jatim ini terdiri 12 kategori. Sedangkan untuk penganugerahannya, lanjut Irwan, dilaksanakan 20 Mei, sekaligus sebagai puncak Milad PKS Jatim.

Ketua Umum DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono mengaungkapkan, panitia mengundang bacagub yang didukung PKS pada acara puncak Milad. Bacagub yang didukung adalah Sekprov Soekarwo yang juga bacagub PDIP.(jho)

LOMBA FOTO DAN ARTIKEL MILAD 9 PKS

Rubrik: Agenda Kota

Surabaya - Dalam rangka memperingati Milad ke-9 PKS, Panitia Milad DPW PKS Jawa Timur menyelenggarakan Lomba Foto dan Penulisan Artikel. Temanya, “PKS Melayani Bangsa”, serta “Wajah Negeri yang Bersih dan PEduli”. Foto dikirim ke DPW PKS Jawa Timur, Ruko Galaxy bumi Permai Blok H5-6 Surabaya, paling lambat 15 Mei 2007. Juara 1, 2, dan 3 masing-masing mendapat hadiah Rp.1,5 juta, Rp.1 juta, dan Rp.750.000.

Untuk lomba penulisan artikel, temanya adalah peran PKS dalam mendekatkan program pelayanan dengan kebutuhan masyarakat di bidang penanggulangan bencana, pendidikan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, serta politik. Lomba ini bisa diikuti wartawan dan msyarakat umum. Info lebih lengkap hubungi DPW PKS Jatim, telepon (031) 5993760.(mg2)

LOMBA FOTO DAN ARTIKEL DI MILAD KE-9 PKS

Surabaya- Memperingati Milad ke-9 Partai Keadilan Sejahtera(PKS), DPW PKS Jatim menggelar lomba foto dan artikel untuk wartawan dan umum. Tema foto yang dilombakan meliputi aktivitas PKS dari sisi sosial politik, ekonomi, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Sedang tema penulisan artikel berisi tentang peran PKS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui bidikan lensa dan goresan tinta diharapkan dapat memberikan aspirasi PKS Jatim untuk menjawab tantangan zaman. Kita harapkan peran serta insane pers Jatim,” terang Ketua Panitia Mudakir Udin dalam siaran pers yang dikirim ke SINDO.

Menurut Mudakir, artikel yang dikirim harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Dia mengatakan, tulisan yang akan dikirim panjangnya antara lima sampai delapan halaman kertas kwarto dengan spasi 1,5. “Tulisan paling lambat kami terima 15 Mei 2007,” tegasnya.

Humas PKS Jatim Irwan Setiawan menambahkan, rangkaian peringatan Milad ke-9 ini diisi banyak kegiatan. Selain lomba foto dan artikel, PKS juga mengadakan aksi simpatik Hari Pendidikan Nasional, kado untuk guru, jalan sehat, dan launching klinik sejahtera.(masdarul kh)

Sindo, 21 mei 2007

PUNCAK MILAD KE-9, PKS GELONTOR AWARD

Surabaya - Puncak peringatan Milad ke-9 Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Jatim yang dilangsungkan di Asrama Haji Sukolilo kemarin (20/5), lima tokoh Jatim diberikan penghargaan berupa PKS Award. Kelima orang itu adalah DR Ir Alihsjahbana sebagai Tokoh Peduli Sosial, Prof DR Yulinah Trihadiningrum MppSc(Tokoh Lingkungan), KH Ja’far Shodiq(Tokoh Dakwah), Supandi SP(Tokoh Peternakan), dan seorang bidan, Hj Yayuk Heru Nadhifah AMd(Tokoh Wanita).

Ketua DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan, sebelumnya ada 12 tokoh yang akan diberikan award itu. “Namun, tidak semua tokoh tersebut bersedia menerima award itu dengan alasan berbeda. Akhirnya, lima tokoh itulah yang bersedia walaupun semula ada yang keberatan,” ujar Ja’far usai acara.

Ditanya bagaimana criteria penerima PKS award itu, menurut Ja’far, yang pasti meraka ada pada bidang yang ada di program-program PKS. Diharapkan, tokoh-tokoh itu nanti bisa memberikan masukan dan saran bagi kelancaran program kerja PKS. Selain itu, lanjutnya, lima tokoh itu mempunyai kepedulian yang tinggi pada bidangnya.(nis)

Harian Bangsa, 21 Mei 2007

PERINGATI MILAD, BAGI AWARD

Surabaya - Lima tokoh dari berbagai disiplin ilmu kemarin menerima PKS Awards. Mereka dianggap berjasa dan berdedikasi dalam membangun masyarakat sesuai bidangnya. Penganugerahan yang berlangsung di Asrama Haji Sukolilo itu merupakan acara puncak Milad ke-9 Partai Keadilan Sejahtera(PKS).

Kelima penerima penghargaan itu adalah Alisjahbana(mantan ketua PMI Surabaya) sebagai tokoh kepedulian sosial, Yulinah Trihadiningrum(Guru Besar ITS) sebagai tokoh lingkungan, Ja’far Shodiq(Pemimpin Pondok Pesantren di Malang) sebagai tokoh dakwah, Supandi(Ketua Kelompok Penggemukan Sapi di Jatim) sebagai tokoh peternakan, serta Yayuk Heru Nadhifah(Ketua Posyandu Pakal) sebagai tokoh kewanitaan.

Dalam acara yang diikuti simpatisan PKS se-Jatim itu juga diumumkan pemenang lomba fotografi yang dilanjutkan dengan pemberian hadiah Pemenang pertama diraih Irwan Heriyanto(fotografer Surabaya Post), pemenang kedua Muhammad Subechi(fotografer Jawa Pos), dan pemenang ketiga Djoko Kristiono(fotografer Surabaya Pagi).

Ketua DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan, sembilan tahun bukan waktu yang singkat. Selama itu, PKS telah malang melintang dalam berbagai gerakan. Berbagai kesuksesan pun telah diraih. “Tapi, jangan sampai merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapai”, tegasnya. Sebab, masih banyak permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Misalnya, kemiskinan serta perjudian.

Dalam acara tersebut juga dipertontonkan happening art yang mengandung pesan bahwa kemiskinan masih merajalela. Pertunjukan yang berdurasi sepuluh menit itu mengajak hadirin untuk tidak membiarkan kemiskinan merajalela dengan bahu membahu menolong sesama.(eko)

Rubrik: PKS, 21 Mei 2007

PKS ANUGERAHKAN AWARD PADA TOKOH MASYARAKAT PEDULI SOSIAL

Surabaya - Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Partai Keadilan Sejahtera(PKS) menganugerahkan award pada lima tokoh masyarakat di Jatim. Mereka dinilai memberikan sumbangsihnya sebrupa aksi kerja nyata, yang sudah dilakukan dan berdampak pada perubahan masyarakat yang lebih baik.

Kelima tokoh itu adalah DR Ir Alisjahbana sebagai tokoh peduli sosial, Prof DR Yulinah Trihadiningrum, MSc sebagai tokoh lingkungan, Yayuk HN sebagai tokoh wanita, KH Ja’far Shodiq sebagai tokoh dakwah, dan Supandi SP sebagai tokoh peternakan.

Award yang diberikan ini, berbeda dengan award lainnya. Award yang diberikan berupa sertifikat dan plakat. “Tidak materi yang bernilai. Namun dengan konsistensi mereka diharapkan menjadi inspirasi seluruh masyarakat,” kata ketua DPW PKS Jatim Ja’far pada Bhirawa kemarin.

Menurutnya pemberian award ini melalui seleksi yang cukup ketat. “Kelima tokoh ini yang akhirnya terpilih. Sebenarnya kita targetnya ada 9 tokoh yang mendapatkan award seperti di bidang buruh dan pekerja. Namun, nyatanya proses seleksi hanya lima tokoh saja. Mungkin ke depannya sesuai target,” jelasnya.

Setelah pemberian award PKS bermaksud agar para tokoh ini bisa memberikan sumbangsih pemikirannya melalui diskusi terbatas yang tidak mengikat. “Setidaknya harus ada sumbang saran berupa pemikiran atau sharing untuk kepentingan masyarakat ke depannya,” katanya.

Ja’far mengharapkan, tahun ini PKS mencanangkan program pembenahan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, PKS harus bisa diversitifikasi untuk pelayanan yang lengkap. “Selama ini resources(sumber daya manusia) terbatas sehingga di mata masyarakat, sehingga yang ada di pikiran mereka hanya ada pelayanan kesehatan. Sebenarnya tidak hanya itu, banyak pelayanan yang ditonjolkan ke depan,” ujarnya.

Pencanangan program pembenahan pelayanan pada masyarakat itulah maka PKS juga mendeklarasikan dirinya siap untuk melayani masyarakat.

Ada tiga ‘mesin’ pelayanan yang ditonjolkan partai dikenal dakwah, yaitu pertama, Pelayanan Rakyat Adil Sejahtera(PRAS) di dalamnya selain program kesehatan juga ada pelatihan pembuatan biogas berasal dari kotoran ternak sapi bagi enam kabupaten di Jatim yaitu Probolinggo, Ngawi, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, dan Mojokerto.

Kedua, Pos Wanita Keadilan (PWK) bersegmen pada pemberdayaan wanita berupa pelatihan dan keterampilan yang praktis. “Di antaranya seperti jahit menjahit. Inginnya kita juga memberikan pembinaan pada permasalahan keluarga yang cukup kompleks,” tambahnya.

Ketiga, Pos Penanggulangan Bencana(P2B), ke depannya pos ini tidak hanya berorientasi pada pasca bencana, namun pra bencana pun harus sudah berjalan. “Untuk itulah, semua program itu kan kita genjot pada tahun ini,” katanya.(rac)

Bhirawa - 21 Mei 2007

PKS ANUGERAHKAN AWARD UNTUK GURU DAN TOKOH

Sirikit Syah Masuk Kategori Tokoh Perempuan

Surabaya - Pada hari jadinya yang ke-8, DPW Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Jatim, memberikan untuk guru teladan, Minggu(14/5), di Hall Mina Asrama Haji Sukolilo (AHS). Anugerah untuk guru teladan 2006 se-Jatim kali ini diraih 3 guru teladan, yaitu Supriyanto,SPd,MPd, Yanti Hendrawati, dan Drs. Matrawi MPd.

Supriyanto merupakan guru dari SMA Al Hikmah Muncar Banyuwangi. Dedikasinya dalam dunia pendidikan sudah dijalaninya selama 16 tahun. Sedangkan Yanti Hendrawati, bergerak di bidang pendidikan selama 11 tahun mengajar di SLB Tuna Grahita, Tuna Rungu, dan Tuna Wicara setingkat SD di Prigen, Pasuruan. Sementara Matrawi menekuni dunia pendidikan selama 19 tahun di sekolah Tunas Luhur Probolinggo.

Ketua DPW PKS Jatim, Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan, tiga guru teladan terpilih ini hanya sebagian kecil guru teladan dari semua guru yang setiap hari telah memberikan keteladanan pada bangsa Indonesia. “Semangatnya adalah memberikan penghargaan untuk seluruh guru di Jatim yang telah mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan bangsa,” imbuhnya.

Selain memberikan penghargaan pada tiga  guru teladan, DPW PKS Jatim juga memberikan kesempatan pada dua guru untuk melakukan testimony tentang masa SMP Ketua DPP PKS Wilda Jatim-Bali, Ir Sigit Sosiantomo, dan masa SMP Ketua Umum DPW PKS Jatim, Ja’far Tri Kuswahyono. Mereka adalah Muiroh, Guru Agama Islam SMP Sigit, dan Lilik Sukarti Guru Fisika semasa SMP-nya Ja’far Tri Kuswahyono.

Pada puncak acaranya, PKS Jatim berkesempatan pula memberikan anugerah award pada tokoh Jatim yang mempunyai dedikasi di bidangnya masing-masing, seperti tokoh pendidikan pada Drs Masruri, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Pendidikan Indonesia(KPI). Tokoh social, yang dianugerahkan pada Ir Abdul Kadir Baraza, yang dikenal sebagai pendiri Yayasan Dana Sosial Al Falah. Tokoh Iptek, yang dianugerahkan pada Prof DR Muhammad Nuh DEA, yang saat ini menjabat Rektor ITS.

Sedangkan penghargaan untuk tokoh perempuan dianugerahkan pada Sirikit Syah, yang saat ini menjabat sebagai Pimred Harian Sore Surabaya Post. Tokoh Buruh diperoleh Dwi Sumarsono, yang saat ini bekerja sebagai buruh di daerah Jombang. Terakhir, anugerah untuk tokoh lingkungan yaitu Hendarsih, yang saat ini dikenal sebagai aktivis lingkungan di Malang.

Humas DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, mengatakan, dalam melaksanakan anugerah PKS untuk guru ini, PKS membentuk dua tim khusus yang diorientasikan untuk meningkatkan wawasan para guru di Jatim dan advokasi. Tim tersebut adalah tim konseling dan tim advokasi guru.

Tim ini siap untuk menerima konseling dan konsultasi untuk membutuhkan peningkatan wawasan proses belajar mengajar dan memberikan advokasi terhadap masalah guru. Tim konseling dan konsultasi guru terdiri dari para guru yang telah dilatih dan melatih lebih dari 200 guru.(ary)

Surabaya Post, 14 Mei 2006

PENGHARGAAN PKS AWARD

Surabaya - Serahkan Award: Ketua DPP Wilda Jatim-Bali Ir Sigit Sosiantomo, Minggu(20/5) kemarin menyerahkan penghargaan PKS Award kepada DR. IR. Alisjahbana sebagai tokoh peduli sosial di Hall Zaitun Asrama Haji Sukolilo Surabaya kemarin.

Bhirawa, 21 mei 2007

ANUGERAH AWARD PKS

Subaraya - Dalam rangka hari pendidikan, DPW Partai Keadilan Sejahtera Jatim mengadakan Anugerah Award untuk Tokoh Pendidikan, Sosial, Seni Budaya, dan Tokoh lainnya. Acara berlangsung hari ini pukul 09.00 – 12.00 di Hall Mina Asrama Haji Sukolilo.(ai)

Jawa Pos, 14 Mei 2006

SEMBURAN DI DUGA DARI MATA AIR

          

Insiden pecahnya pipa PDAMA di Jalan Raya Porong yang membuat jalur arteri tersebut sempat terputus, akhirnya kemarin bisa teratasi. Proses penyambungan pipa tak memakan waktu lama, hanya sekitar satu jam. Jika penyambungan ini sempurna dan tak ada maslah lagi, pasokan air ke pelanggan akan normal dalam dua hari ke depan.

            Penyambungan pipa terlihat lancar. Pipa dengan ketebalan sekitar 11 milimeter dan berdiameter 450 milimeter itu masing-masing ujungnya dipasang karet hitam tebal. Karet ini berfungsi sebagai sambungan dengan pipa lainnya yang kemudian di kunci dengan baut besar.

            Selama pengerjaan dan penyambungan pipa PDAM saluran Pandaan tersebut,praktis ruas Jalan Raya Porong ditutup total mulai dari Desa Ketapang hingga bawah jembatan layang Porong. Penututpan ini berlangsung hampir 24 jam, yakni mulai jumat (22/112) petang sampai Sabtu (23/12)siang kemarin. Selama waktu tersebut, arus lalu lintas untuk sementara dialihkanke jalur alternatif, yak Japanan dan Mojosari.

            “Pasokan air ke pelanggan memang belum normal. Tapi, saya optimistis dalam satu atau dua hari ke depan pasokan akan normal jika sambungan tak ada masalah,” jelas Kepala Bagian Jaringan Instansi Luar Kota PDAM Hariyadi.

            Meski pipa sudah tersambung, ada dugaan air yang muncrat bukan hanya dari jaringna PDAM, melainkan dari mata air yang berada disekitar lokasi tersebut. Pasalnya, setelah pipa disambung, ternyata disana masih ada air yang terus keluar.

            Air bening yang keluar dengan deras berasal dari bawah pipa yang kemarin patah dan sudah diperbaiki. Petugas PDAM yang berada di lokasi memastikan bahwa semburan air bening itu bukan berasal dari pipa PDAM yang bocor, melainkan dari sumber mata air yang merekah.

            Hariyadi membenarkan adanya sumber air yang  keluar dari bawah pipa tersebut. Saat ini pihaknya belum bisa menutup sumber air. Agar tidak menggenang di satu tempat, air tersebut disedot dengan pompa dan dialirkan ke Jalan Raya Porong. “Air itu keluar dari bawah pipa, bukan dari pipa PDAM,” pungkas Hariyadi.

            Salah satu tokoh masyarakat setempat, H Mursyidi, juga yakin jika semburan air itu bukan hanya berasal dari pipa  PDAM, melainkan juga keluar dari perut bumi akibat adanya tekanan yang sangat besar.

            Tanah disekitar tempat tersebut, kata Musyidi, merupakan tanah yang konturnya keras. “Jadi saya sangat yakin jika semburan air tersebut adalah air bumi yang keluar karena ada penurunan tanah di sekitarnya,” urainya.

            Sementara itu Presiden Partai Keadilan Sejahera (PKS) Tifatul Sembiring meminta Lapindo Brantas Inc tidak mempersulit proses pencarian ganti rugi terhadap warga korban luapan Lumpur panas dari empat desa.  Pernyataan ini dilontarkan Tifatul saat mengunjungi para pengungsi Desa Ketapang kemarin. Permintaan ini terkait polemik berkepanjangan soal ganti rugi korban Lumpur.

            “Lewat DPR, kami akan melakukaan dukungan agar proses ganti rugi bagi warga korban Lumpur bisa segera diselesaikan,” ujar Tifatul di hadapan ratusan pengungsi di Balai Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, kemarin.

            Dalam kunjungan tersebut, Tifatul di dampingi Ketua DPW PKS Jatim Tri Kuswohyono, anggota DPRD Jatim Rofi’ Munawar, Staf Kewanitaan DPP PKS Laila Sari, Ketua Bidang Kewanitaan DPW PKS Jatim Karuniawati, Ketua DPD PKS Sidoarjo Hanifah dan Ketua DPD PKS Sidoarjo Aditya.

Sindo, 24 Desember 2006

PKS PEDULI BALITA KORBAN LUMPUR

Balai Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, Sabtu(23/12) didapati ibu dan balita, yang ingin berobat gratis. Disisi lain, ibu-ibu juga menerima makanan gratis yang bergizi. Terutama bagi ibu yang sedang menyusui, hamil dan balita.

            Bakti sosial itu, dilakukan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan dihadiri Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Kurniawati sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPW PKS Jatim.

            Kehadiran Presiden PKS itu, bertepatan dengan pengguliran Program Ibu Sehat, Anak Sehat,  Bangsa Kuat. Program ini, digagas secara nasional oleh Bidang Kewanitaan DPP PKS,  tepatnya di 661 titik Pos KewanitaanKeadilan. Menurut Kurniawati saat ini angka kematian tertinggi adalah angka kematian bayi. Angka kematian ibu di Jatim, rata-rata 125 dari 100 ribu kelahiran.

            Lebih jauh Kurniawati menjelaskan, platform PKS adalah, menyelamatkan bangsa dalam bidang keluarga. Yaitu, mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Yang terpenting adalah kebutuhan batin yang meliputi kecukupan pendidikan, rasa aman, kasih sayang dan bekal spiritual. Kesehatan adalah salah satu faktor penting dalam membentuk Keluarga Sejahtera. “ Bagi PKS, inti kesehatan keluarga adalah kesehatan Ibu dan anak,” tegas Kurniawati.

            Ditegaskan juga, peran pemerintah sangat penting untuk memberikan daya dukung yang memadai dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pemerintah harus mensupport dalam bentuk fasilitas dan program, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan ibu. Selain itu, peran suami juga penting untuk mendukung, agar ibu dan anak tetap sehat (ice) .

Sidoarjo, Memo

PKS KECEWA SBY YANG TIDAK COPOT ABU RIZAL BAKRIE

Ketapang, Sidoarjo - DPW PKS Jatim menyesalkan sikap Presiden SBY yang tidak mencopot Menko Kesra Abu Rizal Bakrie dalam reshuffle kabinet belum lama ini. Pasalnya, Abu Rizal Bakrie dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam musibah lumpur panas Lapindo yang sudah menyengsarakan puluhan ribu warga di kawasan Porong dan Tanggulangin.

Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan, Abu Rizal Bakrie bukan hanya pemilik Bakrie Grup. Namun, sebagai Menko Kesra, selama ini tidak pernah sekalipun mengunjungi korban lumpur panas Lapindo. “Kita (PKS) kecewa dengan keputusan SBY dalam reshuffle kemarin,” ujar Ja’far, kemarin pagi, di sela-sela bakti sosial memperingati hari jadi (Milad) PKS yang ke sembilan.

Ja’far juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani semburan lumpur panas ini. Padahal, saat ini musibah lumpur panas itu hamper setahun. (abdul rouf)

 Peduli: Pengobatan gratis untuk pengungsi korban lumpur yang digelar oleh PKS Sidoarjo dan STIKES “ABI” Surabaya di Balai Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, kemarin. Ibu-ibu dan bayi korban lumpur, dapat makanan tambahan bergizi dari PKS. (ice)

Sindo

PKS MINTA LAPINDO BERTANGGUNG JAWAB

Sidoarjo - Menyikapi persoalan Lumpur panas di porong DPW PKS jatim mendesak kepada pemerintah daerah, untuk perizinan oprasi PT LapindoBrantas. Ketua DPW PKS Jatim, Ja’far tri Kuswahyono menegaskan , pihaknya mendukung langkah- langkah hukum pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pimpinan PT Lapindo. PKS Jatim juga menuntut keseriusan pemda dan PT Lapindo dalam melakukan penanganan warga korban Lumpur panas.” Saya juga mendesak pemda dan aparat keamanan untuk melakukan penanganan secara maksimal mungkin, terkait dengan potensi munculnya konflik horizontal antar warga desa dengan melakukan pendekatan persuasive, ”ujarnya.(be)

MEMORANDUM, 19 Juni 06 

PDIP DAN PKS SIAPKAN ADVOKASI

Ketua bidang otonomi daerah DPP PDI Perjuangan Ir. H Sutjipto, menyesalkan sikap PT Lapindo Brantas Inc. yang terkesan tak profesional dalam menangani kebocoran lumpur panas bercampur gas yang terjadi di sumur Banjarpanji (BJP) 1 desa Renokenongo, Porong. Hal ini diungkapkain Sutjipto, usai mendengar PT Lapindo saat ini masih sibuk mencari tim ahli untuk menyumbat kebocoran. Pada hal, tim itu seharusnya sudah siap. Sehingga ketika terjadi peristiwa kebocoran langsung bisa ditangani secara cepat.

“ apalagi, kebocoran itu dilakukan di sekitar pemukiman penduduk. Seharusnya Lapindo sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tidak usah mencari-cari (tim ahli) lagi,” tandas Sutjipto, disela-sela penyerahan bantuan berupa satu truk sembako dari PDI Perjuangan kepada pengungsi korban banjir lumpur di pasar baru Porong (PBP), minggu (18/6).

Dalam kesempatan itu, Sutjipto juga menyesalkan sikap PT. Lapindo yang terkesan tak beratnggungjawab atas semua kerugian yang timbul.” PT. Lapindo tidak bertanggungjawab sama sekali, “ tukasnya. Lantaran, sambung Sutjipto dia mengaku mendengar jika selama ini Lapindo hanya memberi ganti rugi kepada korban luapan lumpur masing-masing sebesar Rp. 200ribu.         Hingga akhirnya pihaknya meminta agar pemerintah daerah dan pusat terus menekan Lapindo agar mau bertanggungjawab sepenuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, figur yang disebut-sebut nakal mencalonkan diri sebagai gubernur jatim itu juga menegaskan akan segera menururnkan tim advokasi dari PDI Perjuangan. Pembentukan tim yang akan mendampingi warga porong dalam mengupayakan ganti rugi ini akan ditindak lanjuti di tingkat fraksi PDI Perjuangan di DPRRI.

“Tim ini akan kita turunkan setelah proses klarifikasi atas kasus ini selesai dilakukan,” ujar Sutjipto.

Ditanya apakah tim advokasi  itu berani bertindak, lantaran PT. Lapindo Barantas disebut-sebut sebagai milik salah satu pejabat pusat, Sutjipto kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu.

“ kita tidak peduli apakah dibelakangnya ada mentri atau presiden. Kasus ini harus diusut tuntas, jelas, dan transparan. Karena ini adalah salah satu kewajiban partai (PDI Perjuangan) untuk membantu rakyat kecil,” pungkasnya.

Sementara DPW PKS Jatim menawarkan bantuan advokasi untuk para korban Lapindo, yang merasa dirugikan. Ketua DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan , warga desa Siring, Reno kenongo, dan Jatirejo, Porong adalah yang paling dirugikan dalam musibah banjir Lumpur.

“ karena itu , kami melakukan advokasi terkait hak-hak dan ganti rugi warga, sebagaimana mestinya,” tegasnya. Pada wartawan minggu(18/6).

Posko pengaduan dan pelayanan PKS menerima laporan dari warga yang merasa dirugikan akibat dampak lumpur panas, untuk selanjutnya akan membantu memperjuangkan . “ kami menuntuk kekseriusan pemerintah daerah dan PT. Lapindo Barantas dalam penanganan warga korban lumpur panas. PKs Jatim menuntut pertanggung jawaban hukum dan sosial Lapindo,” katanya .

Selain itu, PKS mendesak pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat untuk menjelaskan secara transparan, terkait legalitas perijinan operasi PT. Lapindo Brantas Inc. dalam penambangan nya  di Sidoarjo.” Kami dukung sepenuhnya langkah hukum pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap Lapindo. Dan mendesak untuk menindak tegas pimpinan Lapindo,” tambahnya.

Pemerintah dan aparat keamanan juga seharusnya melakukan penanganan semaksimal mungkin terkait potensi munculnya konflik horizontal antara warga desa, dengan pendekatan persuasif.

“dan untuk mengurangi dampak sosial akibat lumpur, kami membuka posko di lokasi pengungsian. Tadi sore (kemarin, red), dari 30 pasien kebanyakan mereka kena ispa , pusing-pusing dan radang tenggorokan ,“ ungkap ja’far

PKS KIRIM TIGA AHLI

PKS Jatim mencoba ikut menemukan penyebab semburan Lumpur porong, Tiga dari ITS serta Universitas Brawijaya yang berkeahlian geologi, geofisika, serta palaentologi telah mengambil sample tanah dan Lumpur dilokasi dan akan mengkajinya.

            “Minggu ini , hasilnya bisa diketahui ,” ujar Ketua DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono kemarin. Selama ini lapindo berdalih semburan itu karena gempa jogja, sementara banyak orang menduga karena kecerobohan lapindo.

            Selain itu, tim kesehatan PKS juga memberikan pelayanan kesehatan di pengungsian Pasar Baru Porong. “Dari 30 pasien yang diperiksa, kebanyakan ditemukan terkena ISPA, pusing – pusing serta radang tenggorokan,” ujar Irwan,humas DPW PKS Jatim.

            Selain memberikan pelayanan kesehatan, PKS juga membuka posko pengaduan di kamp pengungsi bila warga ingin menuntut hak – haknya. Di sisi lain Ja’far mendesak Pemda dan aparat melakukan pendekatan Persuasif atas kemungkinan konflik antar warga. PKS juga mendukung langkah penyelidikan polisi atas Lapindo.(san)

Jawa Pos, 19 Juni 08 

PKS BUAT REKOMENDASI BENCANA LUMPUR

Sidoarjo - DPP PKS Wilayah Daerah Wilda Jatim-Bali menyampai rekomendasi terkait luapan Lumpur PT Lapindo Brantas Inc. rekomendasi ini merupakan hasil diskusi terbatas yang khusus membahas penanggulangannyasemburan dan banjir Lumpur di Porong, Sidoarjo, yang digelar Jumat lalu (23/6).

            Humas DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengungkapkan, rekomendasi berisi permintaan agar pemerintah dan pihak yang bertanggungjawab memberi prioritas pada penghentian semburan Lumpur serta penanganan dampak social dan penanganan lumpur dan gas.

            Pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan migas, lanjutkanya, juga diminta lebih menunjukkan tanggungjawab dengan berperan lebih aktif untuk mengatasi persoalan tragedi yang telah menjadi bencana skala luas itu.

            “Para peserta diskusi meminta semua pihak transparan dan pemerintah memberikan informasi yang akurat dan segera, sehingga masyarakat tidak bertambah was-was dan dalam ketidakpastian. Pemerintah juga harus membentuk tim independen yang menginvestasi penyebab bencana dan kemungkinan pelanggaran hokum jika ada,” ungkap Irwan.

            Dalam diskusi tersebut, OKS menghadirkan sejumlah narasumber. Mereka adalah Dr Arief Rachmansyah (Ketua IAGI Jawa Timur), Dr Makky Sandra Jaya (Ahli Geofisika, tim ITS), dan Dr Mukhtasor (Ahli pencemaran migas, tim ITS). Selain pakar, diskusi juga dihadiri Ir. Sigit Sosiantomo (Ketua DPW PKS Jatim), Ir Arif Hari Setiawan, MT (Sekum DPW PKS Jatim), Ir Ami Taher (DPR RI, FPKS, Komisis VII), Ir Wahyuddin (DPR RI Komisi VII).

            Kemudian Rofi’ Munawar, Lc (DPRD Prov Jatim), Helmi (DPRD Kab Sidoarjo), Drs Syarief Muhtarom (DPRD Kab Sidoarjo), dr Arief Basuki, Sp.An (Ketua BSMI Surabaya), Joko Sardono (Kadis Pertanian Kab Sidoarjo), Agus (Dinas Lingkungan Hidup Kab Sidoarjo, Ir Yusuf Rohana (Sekretaris MPW PKS Jatim), dr Iswiyanti (Anggota MPW PKS Jatim), dan para pengurus PKS lainnya.

            Selain rekomendasi di atas, rekomendasi juga meminta agar pemerintah membentuk tim monitoring  dan pengolahan lingkungan hidup agar dampak bencana ini segera diatasi. Rekomendasi penting lainnya, pemerintah dimintah memfasilitasi agar masyarakat yang terkena dampak tidak saja mendapatkan kerugian dan ganti rugi, tetapi dapat disertakan pada kepemilikan saham pada pengelolaan migas dikawasan tersebut, jika kelak pengelolaannya dilanjutkan.

            Selain rekomendasi penanganan lumpur Lapindo, diskusi juga menghasilkan sejumlah isu stratetis. Di antaranya, perlunya daerah mendapatkan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan migas,karena akibat langsung atas dampak yang terjadi dari kegiatan migas tersebut ada pada masyarakat dan pemerintah daerah.

            Selain itu, perlu diperjuangkan undang-undang penanggulangan bencana, agar penenganan bencana lebih koordinatif, responsive, efektif, tepat sasaran, tepat waktu, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

            “Perlu penegakan hukum lingkungan dan peningkatan sanksi pelanggaran lingkungan, hingga sedemikian rupa bisa memberikan efek jera dan perlu memberikan peran lebih besar kepada kelembagaan negara di sector pengelolaan lingkungan hidup dengan mendorong berubahnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup menjadi Departemen Lingkungan Hidup,” katanya.

Seputar Indonesia, 27 Juni 2006

PENANGANAN HUKUM LAPINDO TAK SERIUS

Sidoarjo - Untuk keperluan pengungsi dan ganti rugi, Tifatul menjelaskan, hal itu menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas. Dia minta pemerintah serius menangani masalah ini. “Kalau sudah ada tersangkanya, kepolisian harus segera menahannya Hukum harus ditegakkan, jangan sampai ada praktik uang dan yang lainnya dalam kasus ini,”imbuhnya.

            Sementara itu, ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menawarkan relokasi utuh kepada korban banjir lumpur yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati. Pernyataan ini dikemukakan Arly saat menghadiri dialog di Kantor DPC PKB Sidoarjo.

            Relokasi utuh yang dimaksud Arly yakni, jika benar – benar rumah warga di empat desa / kelurahan itu tidak bisa ditempati, warga dipindahkan ke tempat lain yang lebih layak. Dalam hal ini rumah yang akan ditempati warga paling tidak tipe 45. “ Untuk sekolah, masjid , musala, dan fasilitas lainnya harus ada agar warga yang direlokasi merasa seperti di rumahnya sendiri. Tawaran seperti itu harus diajukan kepada warga kalau setuju boleh dilaksanakan,” paparnya.

            Untuk ganti rugi rumah warga, lanjut dia, juga harus sesuai dengan harga pasaran, jangan sampai warga dirugikan dengan penawaran harga ganti rugi yang tidak layak. Arly mengatakan, selama ini warga sudah cukup sengsara dengan banjir lumpur akibat kalalaian Lapindo.

            Beberapa pengungsi yang berada di Pasar Baru Porong (PBP) saat di mintai mintai komentar usulan relokasi ini mengatakan, mereka menerima kalau terpaksa relokasi. Sebab rumah mereka tidak bisa ditempati lagi, namun dengan catatan ganti rugi yang ditawarkan sesuai. “Kalau kita disuruh pindah ketempat lain, tempatnya harus lebih baik, itupun juga harus atas atas kesekepakatan warga lainnya,” ujar Subhan, warga Kedungbendo.

            Ada juga warga yang memilih bertahan dirumahnya asalkan setelah semburan lumpur berhenti semua kawasan yang tergenang lumpur dibersihkan. Selain itu, kawasan eks banjir lumpur benar – benar tidak berdampak pada kesehatan. “Jika masih layak ditempati, kita pilih kembali kerumah. Tapi kalau terpaksa pindah tidak apa – apa asalkan ditempat yang baru nanti lebih baik,” ujar Hendro, warga Jatirejo.

            Di lain pihak, warga yang menjadi korban luapan lumpur yang tinggal di tempat di tempat pengungsian mulai mempertanyakan kapan pihak Lapindo Brantas segera merealisasikan  ganti rugi terhadap harta benda serta kerusakan rumah, sawah, dan lingkungannnya. Sebab, hingga kini sama sekali belum ada kejel;asan terkait ganti rugi tersebut. Selama ini yang diterima warga pengungsi hanya santunan bagi warga yang terkena dampak langsung luapan lumpur panas Lapindo brantas sebesar Rp. 300 ribu / jiwa. Santunan itu pun baru sekali diberikan dan belum jelas kapan bantuan tahap kedua bakal dicairkan kepada warga 4 desa didua kecamatan.

            Heri Sucahyo, warga jati rejo yang tinggal di pengungsian mengatakan, selama ini PT lapindo brantas hanya memberi janji dan selalu mengajak berdialog tanpa ada realisasinya. Awalnya, warga akan diberi ganti rugi kerusakan sawah, kerusakan rumah dan ganti rugi lainnya. Namun, hingga kini belum ada realisasinya. “ Kita hanya mendapat santunan Rp. 200 ribu per KK, kemudian Rp. 300 ribu per jiwa,  sedangkan ganti rugi lainnya belum juga diberikan, “ ujarnya.

            Iwan jarot, salah satu perwakilan dari manajemen PT Lapindo Berantas mengatakan, ganti rugi sewa sawah akan segera cair pekan depan. Sedangkan untuk relokasi ( pengungsi disewakan rumah selama 2 tahun ), sudah disetujui PT. Lapindo brantas. “Untuk reloksai sewa rumah dua tahun sudah disetujui Lapindo,” ujarnya.

            PT Lapindo Brantas juga telah menyetujui dan membayar uang sewa lahan sawah seluas enam hektare milik 32 warga Desa Besuki, kec jabon, Sidoarjo, selama dua tahun sebesar Rp. 259,2 juta yang digunakan untuk kolam penampungan luapan lumpur (pond). “Jumlah tersebut kami bayarkan sesuai kesepakatan antara Lapindo dan warga besuki tanggal 14 juli lalu,” kata Eksternal Relations dan Securiti Manager Lapindo Brantas Inc., Budi Susanto.

            Sementara itu, Tim dari Tindak pidana tertentu (Tipiter) Polda Jatim dan ahli tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengambil sampel tanah terkait dengan pemeriksaan kasus lumpur panas Lapindo. Kasat Tipiter polda Jatim AKABP I Nyoman Sukena menjelaskan, polisi akan meneliti sejauh mana lumpur panas tersebut akan mempengaruhi struktur tanah disekitarnya. “ Kami mengambil sampel tanah di  dekat lumpur panas tersebut. Kami akan meminta keterangan sebanyak – banyaknya dari saksi ahli untuk meneliti kerusakan tanah akibat lumpur Lapindo,”katanya.(abdul rouf/ant)

PKS SIAPKAN ADVOKASI KORBAN BANJIR LUMPUR

Sidoarjo - presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai, upaya penanganan hukum terhadap melubernya lumpur dari pengeboran gas milik PT. Lapindo Brantas tidak serius . sebab, hingga kini belum ada upaya serius untuk menahan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, Tifatul menilai, proses hukum yang dijalankan dan sanksi hukum pada PT. Lapindo brantas masih belum tegas.

Pernyataan Tifatul Sembiring ini disampaikan saat pembukaan Posyandu ibu hamil dan balita di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong (PBP), kemarin. Kepada para pengungsi , PKS menjanjikan proses advokasi terhadap korban lumpur terus diupayakan sehingga korban lumpur korban lumpur tidak kehilangan haknya atas kerugian yang diderita karena luapan lumpur panas itu.

“ upaya advokasi yang dilakukan PKS untuk korban banjir lumpur dari tingkatan DPRD Jatim hingga DPR RI,” ujarnya. Akibat luapan lumpur panas ini, tidak kurang dari 7 ribu jiwa menjadi urban. Luberan lumpur itu bukanbencana yang terjadi akibat dugaan kelalaian pengeboran dan kini sudah meluas.

Menurut Tifatul, pengusutan terhadap kasus kebocoran ini terus dilakukan PKS di DPR. Sehingga pertanggung jawaban PT. Lapindo Brantas bisa dilakukan secara tuntas. Sedangkan upaya hukum yang kini dilakukan pemerintah, melalui pengusutan oleh kepolisian, harus lebih tegas lagi. “ sanksi hukum harus diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jaewab,” tegasnya.

Lapindo juga diminta beratnggungjawab dari segi sosial, terkait kerugian yang diderita warga. Selain itu, kalau ada unsur pidana karena kelalaian yang menyebabkan korban, Lapindo harus ditindak secara hukum.  Pihak kepolisian diminta untuk tidak segan-segan menahan pihak yang dianggap dan terbukti lalai dalam pengeboran sumur eksplorasi itu. “ kita akan menyampaikan masalah ini ke presiden sehingga presiden tahu yang sebenarnya dan (bersedia ) melihat secara langsung,” sambut Tifatul.

PRESIDEN PKS MINTA SBY KE PORONG

            Porong - Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Tifatul Sembiring mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera datang langsung ke Porong Sidoarjo, terkait kasus luapan Lumpur panas dari pengeboran PT Lapindo Brantas Inc.

Hal ini disampaikan Sembiring saat pembukaan posyandu ibu hamil dan balita di lokasi pengungsian Pasar Porong Baru (PPB), Minggu (16/7) atau pada hari ke-50 luapan lumpur Lapindo.

Dikatakannya, PKS akan merencanakan akan menghadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, hingga saat ini, presiden sebagai pimpinan tertinggi lembaga pemerintahan, belum datang dan melihat langsung kondisi di lapangan sesungguhnya.

“Kita akan menyampaikan masalah ini ke Pak SBY. Selain itu kami juga mendesak agar presiden turun langsung ke Porong, Sidoarjo, agar tahu  sendiri permasalahannya dan penderitaan warganya. Kasus ini harus ditangani secara nasional,” tandasnya.

Di hadapan para pengungsi, PKS menjanjikan akan mengupayakan proses advokasi terhadap korban lumpur. Sehingga korban tidak kehilangan haknya. Sembiring menjanjikan upaya advokasi yang dilakukan PKS mulai dari tingkatan DPRD Jatim hingga DPR RI.

“Bantuan yang diberikan PKS bukan hanya memberikan pelayanan posyandu seperti ini. Namun PKS juga memberikan pelayanan advokasi dari pengungsi baik pada level DPRD Jatim hingga DPR RI”, tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya mensinyalir upaya penanganan hukum terhadap pelaksana pengeboran PT Lapindo Brantas tidak serius. Bahkan menurut pimpinan tertinggi PKS ini proses hukum yang dijalankan dan sanksi hukum pada Lapindo Brantas masih belum tegas.

“Sanksi harus diberikan, pada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kasus ini jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga menimbulkan keresahan di kalangan warga,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, akibat letupan lumpur panas ini tidak kurang 7 ribu jiwa sudah menjadi korban dan luberan ini bukan saja menjadi bencana di level Porong saja. Namun bencana yang terjadi akibat adanya dugaan kelalaian pengeboran sudah meluas di berbagai tempat.

Di tingkatan lembaga legislative, pengusutan tetap dilakukan, seharusnya pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas bisa dilakukan secara tuntas. Bahkan upaya sanksi hukum yang saat ini dijalankan pemerintah, melalui pengusutan kepolisian, menurutnya harus dilakukan lebih tegas.

Ditanya perihal urusan korban luberan lumpur yang berada di pengungsian, menurutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lapindo. Sementara untuk tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian, Presiden PKS meminta pemerintah tetap konsisten dan serius.

Bahkan hingga memasuki proses hukum di pengadilan. “Jangan sampai ada uang dan sebagainya dalam penanganan proses hukum ini dan para tersangka juga harus ditahan. Semuanya harus serius,” pungkasnya.(wah)

Radar, 17 Juli 2006

TUDINGAN PRESIDEN PKS TERHADAP KASUS TERSANGKA LAPINDO

Sidoarjo - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul sembiring, menuding penanganan hukum terhadapa para pelaku yang di tengarai bertanggung jawab atas terjadinya luapan lumpur Lapindo tidak serius. Hal ini diungkapkan Tifatul disela-sela Pembukaan Posyandu Ibu Hamil dan Balita di lokasi pengungsian korban lumpur pasar baru porong (PBP), kemarin(16/7).

Menurutnya, proses hukum yang tengah dijalankan, berikut sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku tersebut sama sekali tidak tegas.

Dalam dialognya bersama ratusan pengungsi di PBP, Tifatul menjanjikan pihaknya akan memberikan bantuan pendampingan advokasi kepada para korban lumpur. Dia mengharapkan agar ribuan korban itu tidak kehilangan banyak haknya tanpa bisa mendapatkannya kembali.

Pendampingan bantuan advokasi itu dijanjikan mulai tingkat DPRD Jatim hingga DPR-RI. “bantuan yang diberikan PKS bukan hanya memberikan pelayanan posyandu seperti ini. Tapi PKS juga akan memberikan pelayanan pendampingan advokasi kepada pengungsi, baik pada level DPRD Jatim hingga DPR-RI.” Tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tifatul sembiring juga menandaskan, insiden luapan lumpur itu tidak hanya merugikan 7000 jiwa lebih yang saat ini menempati beberapa lokasi pengungsian. tapi juga merugikan ribuan masyarakat lainnya.

Bahkan dia menuding kejadian yang berawal dari kelalaian proses pengeboran ini bukan hanya terjadi di porong saja, melainkan akibat adanya kelalaian pengeboran sudah meluas ke berbagai tempat.

Tifatul juga menegaskan jika pihaknya akan tetap intensif dalam mengusut dan mendesak Lapindo Brantas Inc, untuk bertanggung jawab atas segala kejadian dan kerugian yang timbul. “ tentunya, kita akan mendorong sesuai fungsi kita dijajaran legislatif,” tukasnya. Sedangkan untuk penanganan dari sisi hukum, pihaknya akan m endesak pihak-pihak yang bertanggungjawab harus diberi sanksi yang tegas.

“sanksi hukunya harus tegas, dan diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai ada uang dan sebagainya, kemudian akan membuat proses hukum ini selesai. Ketujuh orang  yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus ditahan, “ tandasnya lagi.

Bahkan dalam kesempatan yang sama, Tifatul juga mendesak presiden RI, Soesilo Bambang Yudoyono(SBY), untuk datang dan melihat secara langsung bagaimana  kondisi dan akibat yang ditimbulkanluapan lumpur lapindo.” Selama ini presiden SBY belum datang kesini. Saya akan melaporkan hal ini ke beliau dan mendesaknya agar mau datang (ke Porong) dan melihat kondisi sesungguhnya.” Tegasnya (ded).

HARIAN BANGSA

TIFATUL DAN HASYIM BERKUNJUNG

Sidoarjo - Musibah banjir lumpur di sidoarjo terus menarik perhatian tokoh – tokoh pusat. Pada hari ke-49, kemarin, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengunjungi lokasi pengungsian di pasar baru porong baru, pagi kemarin.

            Tifatul membuka posyandu yang di Posko Peduli PKS. Posko ini kemarin melayani pengobatan ratusan Ibu dan Balita.

            Dia juga mengingatkan, agar Lapindo Brantas bertanggung jawab secara tuntas . PKS sendiri siap memberikan memberikan advokasi hukum kepada para korban. “ saya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turun kesini,”kata Tifatul.

            Selain Tifatul, tokoh pusat yang datang keporong ialah Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi. Hasyim tiba dilokasi Lumpur sekitar pukul 17.00. Dia Menyarankan agar tanggul ditinggikan sebagai upaya antisipasi jika musim hujan tiba dua bulan lagi. (roz).