PDIP DAN PKS SIAPKAN ADVOKASI

Ketua bidang otonomi daerah DPP PDI Perjuangan Ir. H Sutjipto, menyesalkan sikap PT Lapindo Brantas Inc. yang terkesan tak profesional dalam menangani kebocoran lumpur panas bercampur gas yang terjadi di sumur Banjarpanji (BJP) 1 desa Renokenongo, Porong. Hal ini diungkapkain Sutjipto, usai mendengar PT Lapindo saat ini masih sibuk mencari tim ahli untuk menyumbat kebocoran. Pada hal, tim itu seharusnya sudah siap. Sehingga ketika terjadi peristiwa kebocoran langsung bisa ditangani secara cepat.

“ apalagi, kebocoran itu dilakukan di sekitar pemukiman penduduk. Seharusnya Lapindo sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tidak usah mencari-cari (tim ahli) lagi,” tandas Sutjipto, disela-sela penyerahan bantuan berupa satu truk sembako dari PDI Perjuangan kepada pengungsi korban banjir lumpur di pasar baru Porong (PBP), minggu (18/6).

Dalam kesempatan itu, Sutjipto juga menyesalkan sikap PT. Lapindo yang terkesan tak beratnggungjawab atas semua kerugian yang timbul.” PT. Lapindo tidak bertanggungjawab sama sekali, “ tukasnya. Lantaran, sambung Sutjipto dia mengaku mendengar jika selama ini Lapindo hanya memberi ganti rugi kepada korban luapan lumpur masing-masing sebesar Rp. 200ribu.         Hingga akhirnya pihaknya meminta agar pemerintah daerah dan pusat terus menekan Lapindo agar mau bertanggungjawab sepenuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, figur yang disebut-sebut nakal mencalonkan diri sebagai gubernur jatim itu juga menegaskan akan segera menururnkan tim advokasi dari PDI Perjuangan. Pembentukan tim yang akan mendampingi warga porong dalam mengupayakan ganti rugi ini akan ditindak lanjuti di tingkat fraksi PDI Perjuangan di DPRRI.

“Tim ini akan kita turunkan setelah proses klarifikasi atas kasus ini selesai dilakukan,” ujar Sutjipto.

Ditanya apakah tim advokasi  itu berani bertindak, lantaran PT. Lapindo Barantas disebut-sebut sebagai milik salah satu pejabat pusat, Sutjipto kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu.

“ kita tidak peduli apakah dibelakangnya ada mentri atau presiden. Kasus ini harus diusut tuntas, jelas, dan transparan. Karena ini adalah salah satu kewajiban partai (PDI Perjuangan) untuk membantu rakyat kecil,” pungkasnya.

Sementara DPW PKS Jatim menawarkan bantuan advokasi untuk para korban Lapindo, yang merasa dirugikan. Ketua DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan , warga desa Siring, Reno kenongo, dan Jatirejo, Porong adalah yang paling dirugikan dalam musibah banjir Lumpur.

“ karena itu , kami melakukan advokasi terkait hak-hak dan ganti rugi warga, sebagaimana mestinya,” tegasnya. Pada wartawan minggu(18/6).

Posko pengaduan dan pelayanan PKS menerima laporan dari warga yang merasa dirugikan akibat dampak lumpur panas, untuk selanjutnya akan membantu memperjuangkan . “ kami menuntuk kekseriusan pemerintah daerah dan PT. Lapindo Barantas dalam penanganan warga korban lumpur panas. PKs Jatim menuntut pertanggung jawaban hukum dan sosial Lapindo,” katanya .

Selain itu, PKS mendesak pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat untuk menjelaskan secara transparan, terkait legalitas perijinan operasi PT. Lapindo Brantas Inc. dalam penambangan nya  di Sidoarjo.” Kami dukung sepenuhnya langkah hukum pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap Lapindo. Dan mendesak untuk menindak tegas pimpinan Lapindo,” tambahnya.

Pemerintah dan aparat keamanan juga seharusnya melakukan penanganan semaksimal mungkin terkait potensi munculnya konflik horizontal antara warga desa, dengan pendekatan persuasif.

“dan untuk mengurangi dampak sosial akibat lumpur, kami membuka posko di lokasi pengungsian. Tadi sore (kemarin, red), dari 30 pasien kebanyakan mereka kena ispa , pusing-pusing dan radang tenggorokan ,“ ungkap ja’far