BUPATI JUGA HARUS DIPERIKSA DITUDING IKUT TERLIBAT DALAM MUSIBAH LUMPUR BARU PORONG

Porong - Luapan Lumpur dari sumur banjar panji (BPJ) 1, hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan serta ribuan warga mengungsi lantaran tenggelam, bukanhanya kesalahan Lapindo Brantas Inc. Namun, bupati Sidoarjoserta departemen yang mengeluarkan izin eksplorasi perusahaan pengeboran itu juga harus diperiksa. Demikian disampaikan anggota komisi I DPR RI, Soeripto, saat meninjau perkembangan Lumpur di porong, kemarin (9/8)

            Alasan politisi asal PKS (Partai keadilan Sejahtera) ini, ini sehingga meminta polisi juga memeriksa departemen yang mengeluarkan izin, seperti Departemen yang mengeluarkan izin, seperti Departemen yang mengeluarkan izin, seperti Departemen yang mengeluarkan izin, seperti Departemen Energi sumber Daya dan Mineral (DESDM), BP Migas, dan bupati Sidoarjo, lantaran mereka dituding ikut berperan dalam beroprasinya Lapindo. Yakni dengan mengeluarkan izin eksplorasinya.”Mereka yang mengeluarkan izin eksplorasinya harus diperiksa polisi.Termasuk Bupati Sidoarjo. Jika izin itu tidak diberikan, tentu tidak akan ada eksplorasi yang berdampak seperti sekarang ini,”Tandasnya.

            Alasan lelaki yang tercatat sebagai anggota dewan pakar PKS ini, hingga meminta polisi juga meminta polisi juga memeriksa Bupati Sidoarjo, lantaran posisi Win Hendarso sebagai kepala daerah, yang berwenang memberikan izin lokasi HO. Apalagi sesuai RT RW. Kawasan itu adalah kawasan pertanian pertanian , pemukiman, dan industri.” Tapi kalau untuk industri, bukan berarti bisa digunakan untuk eksplorasi,|”tukasnya.

            Meski Pemkab Sidoarjo selama ini berdalih, bahwa ijin UPL dan UKL untuk lapindo dikeluarkan oleh pemerintah pusat,Soeripto mengaku punya pandangan lain. SebabPemkab Sidoarjo mempunyai hak Otonomi untuk menolak izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. “ kalau memang dampak eksplorasi itu fatal bagi liongkungan, pemerintah daerah punya kewenangan untuk menolaknya,”tegasnya.

            Lantaran, lanjutnya, yang paling tahu kondisi didaerah adalah pemerintah daerah sendiri. Sehingga, tidak serta merta menyetujui apa yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Apalagi menurutnya, pihak Sidoarjo. Yakni pada Oktober tahun 2005 dan juni 2006 lalu.” Meski pemerintah daerah, Departemen ESDM, dan BP Migas bukan pelaku kejahatan utama seperti Lapindo.

           

Tapi merka ikut terlibat karena membantu mengeluiarkan izin eksplorasinya. Jadi dalam kasusu kejahatan lingkungan ini, petugas yang berwajib juga harus memeriksa mereka , dan mengusut tuntas kasus ini,” papar anggotaDPR RI dari dapil 1 Jatim ini.

            Namun dalam kesempatan tersebut, Soeript0omengaku bisa menerima jika air Lumpur dibuang kelaut bisa dijadikan solusi.

            “Dari pada menimbulkan bahaya yang lebih besar, menelan korban jiwa, lebih baik memang ddibuang kelaut saja. Tapi tentu harus mendapat izin dari Mentri Lingkungan Hidup. Apalagi, pakar pertambangan juga sudah mengakui membuntusemburan Lumpur sangat sulit. Dan juga yang menjaddi korban dalam upaya ini juga harus diberi ganti rugi,” tukasnya.(ded)

Harian Bangsa

PEMKAB DIDESAK BUAT KONSEP RELOKASI

Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo didesak segera membuat konsep tentang relokasi untuk warga yang terkena dampak luapan lumpur. Pasalnya, saat ini belum ada konsep terkait rencana relokasi tersebut.

“Saat ini beberapa solusi harus disiapkan terkait rencana relokasi tersebut. Untuk itu, saya mendesak Pemkab agar segera membuat konsep tentang relokasi bagi warga yang terkena dampak luapan Lumpur,” kata Hilmi Musa, anggota komisi A DPRD Sidoarjo, kapada wartawan, Rabu (9/8).

Hilmi menilai sekarang ini Pemkab belum mempunyai konsep yang jelas terkait relokasi. Padahal relokasi yang menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan warga itu sangat diperlukan. Mengingat saat ini banyak kolam penampungan Lumpur (pond) yang penuh dan sebentar lagi akan datang musim penghujan.

“Entah masyarakat menerima atau tidak, tapi konsep itu perlu segera dibuat. Apalagi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini,” tandas anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan DPRD Sidoarjo itu.

Kritikan itu dilontarkan lantaran sampai saat ini belum ada konsep relokasi yang jelas dari Pemkab. Termasuk belum dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2005-2010.

“Harusnya konsep relokasi yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan bencana banjir Lumpur juga juga dituangkan dalam RPJMD. Kenyataannya konsep itu tidak dicantumkan,” lanjut anggota pansus I yang membahas RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2005-2010 itu.

Dikatakan, urusan konsep itu merupakan kewajiban Pemkab. Sedangkan bagi warga yang menolak konsep itu nantinya bakal menjadi masukan tersendiri. Yang jelas, menurut dia, konsep relokasi harus dibuat, termasuk di dalamnya disebutkan rencana relokasi, dana yang dibutuhkan, hingga hambatan dan kendala-kendalanya.

“Jangan sampai saat musibah terjadi, nanti kita tergesa-gesa cari solusinya. Karena melihat semburan lumpuryang tak kunjung berhenti, alternatif dan segala solusi harus dicari secepatnya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, wacana relokasi saat ini sudah mulai hangat dibicarakan. Bahkan dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Sidoarjo siap mendukung rencan itu. (rud)

BANTUAN LANGSUNG MENGALIR

Trenggalek - Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, Kamis (20/4), langsung menggerakkan sejumlah kalangan untuk memberikan bantuan. Selain bantuan dalam bentuk uang, ada juga bantuan dalam bentuk natura dan tenaga kesehatan.

Gubernur Jawa Timur Imam Utomo saat mengunjungi lokasi banjir di Kabupaten Trenggalek, Kamis, atas nama Pemerintah Propinsi Jatim langsung memberikan sumbangan antara lain berupa uang senilai Rp.150 juta, beras sebanyak 150 ton, beberapa tenda, dan bahan makanan lainnya.

Kepada Bupati Trenggalek, Imam menyerahkan uang santunan kepada 11 korban meninggal dunia, masing-masing Rp.2,5 juta. “Pemberian santunan ini baru kepada 11 orang karena saat menuju Trenggalek kami menerima laporan korban tewas sebanyak 11 orang,” kata Imam. Karena itu jika jumlah korban meninggal bertambah, uang santunan akan diberikan kemudian.

Sementara itu Dana Kemanusiaan Kompas pada tahap pertama akan memberikan bantuan sebesar Rp.25 juta berupa uang, makanan, dan berbagai perlengkapan kesehatan. Bantuan tersebut akan diberikan terutama kepada korban banjir dan tanah longsor yang lokasinya paling parah.

Partai Keadilan Sejahtera Jatim memberangkatkan 25 tenaga sukarelawan untuk mendirikan posko penanggulangan bencana alam dan dapur umum. Sukarelawan tersebut berasal dari Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Kota Surabaya.(las/thy)

 Kompas, 21 April 2006

PEMPROV JATIM BANGUN 1000 RUMAH

Surabaya -  untuk meringankan korban gempa bumi di daerah Istimewa Jogjakarta pemerintah provinsi Jawa Timur berencana membantu pembangunan 500 rumah hingga 1000 rumah. Meski demikian, belum diketahui besarnya dana yang dibutuhkan karena harus dikoordinasian dengan Gubernur DI Jogjakarta mengenai desain, bahanbangunan, dan konstruksinya.

Gubernur Jawa Timur Imam Utomo pada rabu (31/5) di Surabaya mengatakan, teknis pembangunan rumah bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak termasuk Institut Teknologi sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Adapun dana pembangunan rumah bagi korban bencana tersebut rencanannya dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Jatim 2006.

Dekan Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya Priyo Suprobo mengatakan , meski belum mengetahui rencana pemerintah propinsi Jatim, konstruksi rumah yang paling bagus untuk Jogjakarta adalah rangka baja dan berdinding particleboard.

Relawan bergilir

Sementara itu bagian Hubungan masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim Irwan mengatakan bahwa relawan PKS gelombang satu, sebanyak 40 orang, sudah ditarik ke daerah masing-masing. Adapun relawan gelombang kedua masih dilokasi bencana . pada rabu malam relawan gelombang tiga akan diberangkatkan sehingga jumlah relawan yang berada di lokasi sekitar seratus orang.

Ketua Studi Aksi demokrasi Riza Rahman mengatakan, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi kurang optimal dalam menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Karena itu , pihaknya akan menyalurkan sendiri bantuan kepada korban bencana gempa di DI Jogjakarta dan Jateng.

Kompas, 1 Juni 2006

40 RELAWAN PKS DIKIRIMKAN

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera(DPW PKS) Jawa Timur kembali mengirimkan 40 relawan ke lokasi bencana di Jogjakarta, Minggu(4/6). Sebelumnya PKS Jatim telah mengirimkan 160 relawan. Pengiriman 40 relawan dimaksudkan untuk mendistribusikan makanan, membersihkan rumah warga, dan membuat sekolah darurat. Ketua Pos Penanggulangan Bencana Jatim DPW PKS Jatim Juli Wibowo mengatakan, pendistribusian bantuan bantuan oleh pemerintah tidak merata. Selain itu, dalam memberikan bantuan, pemerintah cenderung menunggu didatangi oleh pengungsi. Pos Penanggulangan Bencana Jatim di Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, juga menemukan adanya penyimpangan bantuan dari pemerintah. “Posko kami menerima bantuan selimut dari Palang Merah Indonesia melalui pemerintah, yang seharusnya berjumlah 30 menjadi 25 dan tikar yang seharusnya 20 buah menjadi 15 buah,” ungkapnya.(apa)

Kompas, 2 Juni 2006

PKS JATIM: BANTUAN GEMPA DI-MARK UP

Surabaya - PKS Jatim mengungkapkan temuannya tentang dugaan penyimpangan distribusi bantuan pascagempa di Jogjakarta dan Jateng. Evaluasi PKS ini disampaikan di sela-sela persiapan pemberangkatan gelombang keempat relawan PKS Jatim. Menurut Ketua Pos Penanggulangan Bencana DPW PKS Jatim Juli Wibowo, ada sejumlah modus yang dilakukan aparat setempat untuk mencari untung di tengah bencana.

Diantaranya, dengan melakukan mark up bantuan uang tunai yang digunakan untuk membeli barang atau hewan. Juga, ada dugaan mengurangi kiriman barang untuk warga. “Kami mencontohkan temuan di Desa Mulyodadi,Bantul,tempat posko relawan PKS Jatim berdiri,” kata Juli. Bantuan melalui pintu pemerintah dari kecamatan atau desa yang disalurkan ke posko relawan selalu berkurang. Selimut bantuan LSM asing yang tercatat 30, diberikan aparat desa ke posko relawan hanya 25 buah.

Juli juga mencontohkan bantuan uang tunai untuk pembelian sapi dari pemerintah Turki yang dikelola Lurah setempat. Lurah minta Rp. 9 juta untuk pembelian seekor sapi. “Sementara harga sapi yang lebih gemuk dari pembelian luarah adalah Rp 5,6 juta. Itu kami ketahui karena kami dan warga desa juga sempat membeli sendiri,” tegasnya.(uca)

Surya, 5 Juni 2006

PKS UNGKAP ‘KECURANGAN’ BANTUAN JOGJA

Tim Relawan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Jatim yang membuka posko di desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat desa, khususnya kepala desa.

Ketua Pos Penanggulangan Bencana Jatim DPW PKS Jatim Juli Wibowo mengatakan, saat poskonya mendapatkan bantuan selimut melalui PMI melalui aparat desa, tercatat ada 30 selimut. Namun, barangnya Cuma 25 buah. “Saya tanya ke kepala desa, katanya sudah dibagi. Ketika kami cek, ternyata warga mengaku belum ada yang menerima selimut,” ujar Juli, usai memberangkatkan 40 orang relawan PKS gelombang ke-4 ke Jogjakarta, kemarin (4/6), di kantor DPW. Pengiriman kali ini, tugasnya mendistribusikan makanan pokok, membersihkan rumah warga, dan membuat sekolah darurat.

Penyimpangan lain, adalah mark up yang kembali dilakukan kepala desa. “Relawan Turki yang bergabung dalam EOC menyembelih sapi tiap hari dua ekor. Sapinya dibeli melalui kepala desa dengan harga sekitar Rp. 9 jutaan. Padahal, sapi seukuran itu biasanya Cuma Rp. 6 jutaan,” lanjutnya.(nis)

Bangsa, 5 Juni 2006